Assessment Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kembali dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Tahun ini, Kementerian PANRB menggandeng 25 perguruan tinggi terlibat dalam proses evaluasi tersebut. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas evaluasi dengan menjaga objektivitas, independensi penilaian, serta profesionalitas bidang. Untuk itu, Kementerian PANRB menggelar focus group discussion (FGD) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Asesor Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2021 bagi 173 kandidat asesor eksternal SPBE untuk memperkenalkan domain dan instrumen evaluasi yang akan digunakan.
Evaluasi SPBE 2021 dilakukan terhadap 641 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk itu dibutuhkan para asesor yang mengawal dan menilai bagaimana penerapan SPBE yang telah dilakukan instansi pemerintah tersebut. Evaluasi SPBE 2021 tak hanya menambah SDM profesional sebagai evaluator penerapan SPBE di instansi pemerintah. Pedoman yang digunakan untuk evaluasi pun turut mendapat pembaruan yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang menjadi pedoman dalam proses evaluasi.
Setelah pada tahun 2019, Pemkab. Sampang meraih Indeks SPBE 1.81 dengan predikat cukup, tahun ini Pemkab. Sampang meraih Indeks SPBE 2.98 dengan Predikat Baik. Hal ini menempatkan Pemkab. Sampang dalam 10 besar Pemkab / Pemkot di Jawa Timur yang mendapat Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021 dengan Predikat Baik.
Predikat Baik ini tidak lepas dari dukungan Perguruan Tinggi Negeri yakni Politeknik Negeri Madura serta dari Perangkat Daerah pengampu Inditkator SPBE seperti : Sekretariat Daerah (Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Barang dan Jasa), Inspektorat Daerah, Bappelitbangda, BKPSDM, BPPKAD, Dinkes KB, DPMPTSP, Dispendukcapil, Diskominfo dan Dispusip.
Pada tahun 2022, Tim SPBE Pemkab. Sampang mulai melakukan pembenahan untuk persiapan Assessment SPBE Tahun 2023 agar Indeks SPBE Kabupaten Sampang semakin baik mulai dari pengembangan kebijakan, pengembangan ekosistem dan pengembangan pelayanan.
