DISKOMINFO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sampang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sampang dalam rangka Persiapan Assessment SPBE Tahun 2021 (08/06/2021).
Bertempat di Aula Pemda Kab. Sampang, acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Sampang Yuliadi Setiawan, S.Sos., MM dan dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait. Dalam acara ini, Diskominfo menggandeng Politeknik Negeri Madura (Poltera) untuk memberikan pengarahan tentang Persiapan Assessment SPBE Tahun 2021.
Dalam arahan tersebut, Direktur Poltera menjelaskan bahwa SPBE sangat berperan penting dalam Reformasi Birokrasi. Sekda Kab. Sampang juga menjelaskan bahwa secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara untuk akselerasi pencapaian birokrasi berkelas dunia. Di samping itu, secara khusus SPBE ditempatkan pada area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE.
Indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa indeks hasil penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi termasuk penilaian pada penerapan SPBE sebagai bagian dari pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi dan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.
Pada Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2019, hasil Indeks SPBE Kabupaten Sampang sebesar 1,81 (predikat CUKUP). Untuk tahun 2020 Kabupaten Sampang tidak termasuk pemerintah daerah yang dilakukan penilaian karena penyesuaian anggaran karena dampak pandemi Covid-19.
